Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri PUPR Jawab Kritik Kubu Prabowo Soal Sanitasi Terburuk

image-gnews
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan awak media setelah membuka PUPR 4.0 Expo di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan awak media setelah membuka PUPR 4.0 Expo di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menanggapi kritik anggota Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid terkait sanitasi dan akses air minum yang bersih. Menurut Gamal, capaian akses sanitasi Indonesia merupakan yang terburuk di 10 negara ASEAN.

BACA: Kubu Prabowo: Akses Sanitasi Indonesia Terburuk se-ASEAN

“Dengan capaian hanya 67,9 persen,” kata Gamal dalam diskusi di Jakarta Timur, Sabtu, 9 Maret 2019. Selain capaian akses sanitasi, Gamal juga menyebut akses air minum yang aman di Indonesia, merupakan yang terburuk kedua di ASEAN. Capaiannya hanya 72 persen atau sedikit saja di atas Kamboja yang 64,8 persen.

Sebagai informasi, persoalan sanitasi dan air minum yang aman ini sebenarnya sudah masuk dalam program kerja 5 tahun Jokowi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memilik program 100-0-100. Di tahun 2019, kementerian menargetkan Indonesia mencapai 100 persen air minum aman, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi.

Saat dikonfirmasi Tempo, Basuki membenarkan data ASEANstats 2018 yang dikutip oleh Gamal tersebut sama dengan hasil evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Padahal, Kementerian PUPR memiliki target agar kualitas sanitasi dan akses air minum bisa mencapai 100 persen pada akhir 2018.

Kendati masih terpaut jauh, Basuki enggan untuk mengubah target tersebut. "Saya kan bilang di sidang kabinet, pokoknya target gak boleh dirubah. Jadi ada target yang tercapai, ada yang enggak, itulah yang namanya target," kata Basuki saat ditemui usai meninjau proyek mass rapid transit atau MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Walau demikian, kualitas sanitasi dan akses air minum tetap meningkat setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, kata Basuki, kenaikannya sudah mencapai lebih dari 10 persen. Basuki mengakui, salah satu kendala mencapai target 100 persen adalah minimnya anggaran.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata Basuki, memang pernah meminta agar perusahaan seperti PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum bisa mencapai target 10 juta sambungan air minum. Lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun juga memiliki target untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan air minum hingga 10 tahun ke depan.

Tapi, masalah ada pada anggaran yang kurang namun kebutuhan yang mencapai ratusan triliun untuk merealisasikannya. Selain anggaran, target air minum 100 persen juga belum tercapai karena angka kebocoran air di PDAM hingga 30 persen. "Jadi ini masih cukup tinggi," kata Basuki.

Baca berita tentang Prabowo lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

7 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

11 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

11 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

11 jam lalu

Kepadatan Arus Balik di Tol Semarang- Kepadatan jalan tol Kota Semarang arah Jakarta pada pagi hari saat masih dibuka 2 arah baik ke arah Jakarta maupun arah Solo, Senin, 15 April 2024. Setelah pukul 06.46 jalan tol dibuka dua arah, Jasamarga Transjawa Tol kembali menerapkan rekayasa one way ke arah Jakarta kembali pada pukul 09.42 WIB. Tempo/Budi Purwanto
Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional (PSN) .


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

12 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.